Jakarta, Berita86.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa KKP berencana memberangkatkan sebanyak 1.142 taruna dalam beberapa kloter ke daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera.
“Ini merupakan bentuk nyata solidaritas dan gotong royong antarlembaga dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kami sangat mengapresiasi dukungan KKP yang mengirimkan taruna untuk terjun langsung ke lapangan,” ujar Tito Karnavian, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga:Presiden Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Belajar Sungguh-sungguh dan Hormati Orang TuaSeskab Hadiri Rapat di Kemendagri, Pastikan Pemulihan Infrastruktur di Sumatera Berjalan Cepat
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025 diketahui berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dampaknya meliputi korban jiwa serta kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Mendagri, pemerintah pusat sejak hari pertama bencana telah melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
“Upaya tersebut sudah menunjukkan hasil. Beberapa daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya dalam tahap pemulihan, namun masih ada wilayah yang membutuhkan penanganan intensif dan perhatian khusus,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, persoalan utama yang dihadapi adalah lumpur tebal yang menutup rumah warga, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan.
Sementara di wilayah pegunungan, kendala utama berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Mendagri menegaskan bahwa penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat, mengingat banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan di dalam rumah warga.
Baca Juga:Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Perkuat Pemerataan Pendidikan NasionalTragedi Terra Drone: Mendagri Instruksikan Evaluasi Nasional Sistem Pencegahan Kebakaran
“Oleh karena itu, diperlukan tambahan personel yang kuat secara fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah. Kehadiran taruna KKP sangat membantu percepatan proses pembersihan,” tambahnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja ke daerah terdampak, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurunkan sekitar 500 personel.