Jakarta, Berita86.com- Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai menunjukkan hasil signifikan.
Setelah diuji coba di Banyuwangi, sistem bansos digital mampu memangkas waktu verifikasi penerima hanya dalam hitungan menit sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran.
Ketua Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa sistem bansos digital yang tengah dikembangkan pemerintah kini semakin matang usai melalui tahap uji coba di Banyuwangi.
Baca Juga:Benahi Bansos Tepat Sasaran, Kata Mensos Gus Ipul: Penentu Desil DTSEN adalah BPSUpdate Kemensos 2026: Pakai NIK, Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN
Menurut Luhut, proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial kini dapat dilakukan dengan sangat cepat.
“Saya sudah mencoba sendiri, prosesnya hanya membutuhkan waktu paling lama dua menit,” ujarnya, merujuk pada sistem yang sebelumnya juga telah dipaparkan dalam Rapat Kerja bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.
Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta verifikasi biometrik berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui teknologi liveness detection.
Dalam dua tahap verifikasi, sistem langsung terhubung dan mengecek berbagai data secara real-time, mulai dari konsumsi listrik PLN, kepemilikan aset, hingga status ketenagakerjaan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti kepemilikan mobil, tanah, atau penggunaan listrik yang tinggi, sistem otomatis menilai bahwa pemohon tidak berhak menerima bantuan.
Sebaliknya, jika data sesuai, sistem akan langsung mengonfirmasi kelayakan penerima.
Tak hanya itu, sistem juga dilengkapi fitur sanggah untuk mengakomodasi perubahan data masyarakat.
Jika terjadi pembaruan informasi, proses verifikasi ulang dapat dilakukan hanya dalam waktu sekitar 15 menit dengan mengakses pusat data nasional seperti DTSEN di BPS.
Baca Juga:BPS dan Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat DTSEN sebagai Dasar Penyaluran BansosBansos Ditentukan Siapa? Gus Ipul Bongkar Fakta Mengejutkan: Bukan Kades, Bukan Mensos, Semua di Tangan BPS
Mekanisme ini memungkinkan proses yang lebih praktis, cepat, dan transparan tanpa harus melalui aparat desa atau kelurahan.
Luhut menegaskan bahwa peningkatan akurasi data menjadi kunci utama dalam transformasi ini.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data.
Ke depan, pemerintah akan mengubah skema penyaluran subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis individu.
Artinya, bantuan hanya akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terverifikasi layak oleh sistem.
Lebih lanjut, Luhut menyebut sistem ini memiliki potensi besar dalam menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.