Pernyataan Mensesneg tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden di tengah berkembangnya polemik terkait dokumen pendidikan Gibran.
Pemerintah melalui Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang diajukan Gibran.
Di sisi lain, permohonan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah melalui PTUN menunjukkan adanya langkah hukum yang ingin ditempuh dalam menghadapi persoalan tersebut.
Baca Juga:Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Pesan Penting untuk Institusi PolriPenyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Prabowo Ambil Langkah Tegas Copot LSP
Perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut dua isu sekaligus, yakni posisi Gibran sebagai Wakil Presiden dan proses hukum terkait dokumen yang dipersoalkan.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian atau pengunduran diri yang telah diproses secara konstitusional.
Hingga keterangan Mensesneg disampaikan pada Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai penyelesaian proses pengunduran diri Gibran.
Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, baik terkait langkah hukum yang akan ditempuh Gibran di PTUN maupun kepastian mengenai kelanjutan posisinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. (*)