Seluruh Sepatu ASICS Palsu Wajib Dimusnahkan
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kewajiban pemusnahan seluruh produk ASICS palsu.
Barang yang harus dimusnahkan termasuk produk yang sebelumnya telah disita penyidik dan diserahkan kepada Direktorat Penegakan Hukum DJKI.
Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, proses pemusnahan harus diselesaikan paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen kesepakatan ditandatangani.
Baca Juga:DJKI Gandeng BNI, Kekayaan Intelektual Kini Bisa Jadi Jaminan PembiayaanDJKI dan BPI Perkuat Sinergi atasi Kasus Pembajakan Film
Dengan demikian, sebanyak 9.609 pasang sepatu dan 49 kotak atau kemasan yang diamankan dalam penindakan sebelumnya menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara tersebut.
Setelah pemusnahan dilakukan, kedua belah pihak diwajibkan menandatangani laporan tertulis sebagai bukti pelaksanaan.
Dokumen itu nantinya memuat jumlah barang sekaligus konfirmasi bahwa seluruh produk yang menjadi objek kesepakatan telah dimusnahkan.
Melalui penyelesaian sengketa ini, DJKI kembali mengingatkan para pelaku usaha agar lebih memperhatikan aspek legalitas dan keaslian produk yang diperdagangkan.
Pelaku usaha diminta memastikan barang yang dijual tidak menggunakan merek milik pihak lain tanpa izin.
Pemeriksaan terhadap pemasok maupun rantai distribusi juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Di sisi lain, pemilik merek diharapkan memastikan hak kekayaan intelektualnya telah terdaftar serta mengambil langkah perlindungan hukum apabila menemukan penggunaan merek secara tidak sah.
Baca Juga:Tak Main-Main, DJKI dan Komdigi Bentuk Tim Khusus Berantas Pelanggaran DigitalHari KI 2026: Industri Olahraga Melejit, DJKI Buka Peluang Ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual
DJKI menilai penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, memiliki kepastian hukum, serta mampu meningkatkan daya saing. (*)
