BOGOR, Berita86.com— Rudy Susmanto akhirnya angkat bicara terkait polemik pernyataannya soal kebijakan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menentang kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Dalam keterangannya pada Jumat, 8 Mei 2026, Rudy memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tetap menjunjung tinggi sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam penataan aktivitas pertambangan.
Baca Juga:Satu Tahun Pimpin Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto Catat Kepuasan Publik 83,29%, Infrastruktur Jadi AndalanKDM Larang Guru Beri Hukuman Fisik ke Siswa, Ganti dengan Ngecat Tembok atau Bersih-bersih Halaman Sekolah
“Tidak ada niat untuk melawan gubernur atau pihak mana pun. Kami tetap berkomitmen mengikuti aturan dan menjaga keselarasan kebijakan,” tegasnya.
Klarifikasi Usai Dialog dengan Warga
Rudy menjelaskan, pernyataan yang sempat menjadi sorotan publik itu disampaikan saat dirinya menerima aspirasi masyarakat.
Ia menilai, konteks penyampaian perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan salah tafsir.
Dalam pertemuan tersebut, ia hadir bersama jajaran pimpinan daerah dan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif.
“Kami mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang merugikan semua pihak,” ujarnya.
Tambang Diakui Jadi Sumber Ekonomi, Tapi Harus Taat Aturan
Menurut Rudy, pemerintah daerah memahami bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas harus berjalan sesuai aturan hukum dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Baca Juga:Langkah Besar Prabowo di ASEAN: Target Energi Surya 100 GW hingga Trans Borneo Grid Jadi SorotanWaspada! Sindikat Ngaku Bea Cukai dan Wartawan Peras Warga, 8 Orang Ditangkap di Tasikmalaya
Ia menekankan bahwa hanya usaha tambang berizin yang diperbolehkan beroperasi, sementara aktivitas ilegal akan ditindak tegas.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong pembangunan jalur khusus angkutan tambang.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi dampak lalu lintas serta meningkatkan keselamatan masyarakat.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Saat ini proses pembangunan jalur khusus tambang terus berjalan, termasuk pembebasan lahan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah serta mencari solusi terbaik yang seimbang antara investasi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat demi memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik. (*)