Jakarta, Berita86.com– Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat koordinasi menjelang penyaluran Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026.
Langkah ini dilakukan agar proses distribusi hewan kurban berjalan lancar, tepat sasaran, serta memenuhi standar kesehatan hewan.
Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan program dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga:Sapi Kurban Presiden Disiapkan, Peternak Lokal Panen Untung, Stok Nasional Tembus 859 Ribu EkorPemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup, Pelaku Usaha Pastikan Ikuti Aturan
Pertemuan yang berlangsung secara hybrid pada 6 Mei 2026 itu turut membahas pengawasan lapangan hingga mekanisme pendampingan teknis.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, menegaskan bahwa program bantuan sapi dari Presiden memiliki nilai penting bagi masyarakat sekaligus menyangkut kepercayaan publik.
Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari verifikasi hingga pemantauan distribusi harus dilakukan secara teliti, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan bahwa kualitas ternak menjadi perhatian utama pemerintah.
Setiap sapi yang akan disalurkan wajib melewati proses seleksi ketat serta pemeriksaan kesehatan oleh petugas berwenang.
“Kami memastikan hewan kurban memenuhi syarat dari sisi umur, kondisi fisik, hingga kesehatan sehingga masyarakat menerima ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Presiden, Helmi Agustian, mengungkapkan bahwa proses pengadaan sapi bantuan menunjukkan perkembangan positif di sejumlah daerah.
Ia menyebut negosiasi pengadaan telah berjalan di beberapa provinsi dan saat ini pemerintah fokus menyelesaikan administrasi agar pembayaran kepada peternak dapat segera direalisasikan.
Baca Juga:Presiden Prabowo Bahas Pengawasan Keuangan Negara Bersama PPATK di HambalangPrabowo Gas Pol Hilirisasi! 13 Proyek Raksasa Rp116 Triliun Dimulai, Ini Dampaknya untuk Ekonomi RI
Selain pengadaan, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap lokasi penyembelihan hewan kurban.
Pendataan dilakukan untuk memastikan proses pemotongan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner sehingga daging kurban aman dikonsumsi masyarakat.
Kementan berharap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit teknis dapat memastikan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden berjalan optimal.
Program ini diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat pada momentum Idul Adha 2026. (*)