Jakarta, Berita86.com- Jakarta bersiap memasuki era pengawasan kota yang jauh lebih canggih.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya resmi menyatukan ribuan kamera CCTV dalam satu sistem terintegrasi yang memungkinkan respons cepat terhadap berbagai kejadian di ibu kota.
Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri di Balai Kota, Senin, 18 Mei 2026.
Baca Juga:Resmi Dibuka: Kelenteng Tian Fu Gong di PIK 2 Disiapkan Jadi Magnet Wisata Religi Baru JakartaDari Cannes, Jakarta Siapkan Lompatan Besar Jadi Pusat Industri Film Asia
Langkah ini menjadi bagian penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global berbasis teknologi dan data.
Sistem CCTV yang sebelumnya tersebar dan dikelola terpisah kini akan dihubungkan dalam satu jaringan terpadu.
“Jakarta tidak bisa lagi dikelola secara konvensional. Kita butuh sistem cerdas berbasis data agar bisa bergerak cepat,” tegas Pramono.
Selama ini, kamera pengawas dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian hingga swasta. Kondisi tersebut membuat pemantauan kurang optimal.
Dengan integrasi ini, semua pihak kini bisa berbagi akses dalam satu sistem yang sama.
Hasilnya, berbagai persoalan kota bisa dipantau secara real time. Mulai dari arus lalu lintas, potensi banjir, kebersihan lingkungan, hingga pelayanan publik.
Bagi kepolisian, sistem ini menjadi “mata tambahan” yang sangat krusial. Deteksi dini gangguan keamanan, pemantauan kriminalitas, hingga pengaturan lalu lintas kini bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.
Baca Juga:Jakarta Siapkan Gebrakan Besar: Reformasi Kesehatan dan Perlindungan Perempuan Jadi Sorotan DPRDRanperda RPIP Disahkan, Gubernur Pramono Ungkap Arah Baru Industri Jakarta hingga 2046
“Ketika ada kejadian, informasi bisa langsung diketahui. Penanganan di lapangan pun jadi jauh lebih cepat,” ujar Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri.
Ia menekankan, banyaknya jumlah CCTV tidak akan efektif tanpa sistem yang terintegrasi.
Karena itu, selain penyatuan jaringan, juga disiapkan mekanisme akses, standar keamanan data, serta koordinasi antarinstansi.
Meski demikian, penggunaan CCTV tetap akan diatur ketat. Pemerintah memastikan perlindungan privasi masyarakat menjadi prioritas utama melalui standar operasional yang jelas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan jumlah CCTV yang siap diintegrasikan mencapai ribuan titik.
Dari hasil pendataan awal, terdapat 7.314 CCTV di ruang publik yang berpotensi masuk dalam sistem terpadu.