Jakarta, Berita86.com— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengubah strategi besar dalam memberantas korupsi.
Jika sebelumnya fokus pada penindakan, kini KPK mendorong pendekatan pencegahan dengan memanfaatkan sistem digital terintegrasi antarinstansi.
Langkah ini diyakini mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, bahkan sebelum berkembang menjadi kasus korupsi.
Baca Juga:MBG Mulai Jalan Lagi, Dudung Turun Langsung Cek Sekolah di PurwakartaOTT KPK di Sukoharjo: Bupati Etik Suryani Langsung Ditahan, Dua ASN Ikut Terseret
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta pada Kamis, 9 Juli 2026.
Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas.
Ia menekankan pentingnya implementasi nyata agar sinergi kedua lembaga benar-benar berdampak pada perbaikan tata kelola.
Menurutnya, meskipun memiliki kewenangan berbeda, KPK dan KPPU memiliki tujuan yang sama, yakni membangun sistem yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Salah satu sektor yang masih rawan korupsi adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Di sisi lain, KPPU juga kerap menemukan indikasi persekongkolan dalam persaingan usaha.
Baca Juga:Pidato Prabowo Viral Lagi: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara LainGeger! Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Korupsi ASABRI dan TPPU
Temuan dari kedua lembaga ini dinilai saling melengkapi dalam mengungkap potensi pelanggaran sejak tahap awal.
Karena itu, integrasi sistem elektronik menjadi kunci utama. Dengan pendekatan system-to-system, pertukaran data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat tanpa bergantung pada proses manual.
Hal ini memungkinkan potensi penyimpangan diidentifikasi lebih awal dan dicegah sebelum merugikan negara.
Ketua KPPU, Gopprera Panggabean menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi.
Ia menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat tidak mungkin terwujud tanpa integritas, kepastian hukum, dan sistem yang bersih dari intervensi korupsi.
Menurutnya, praktik korupsi seringkali berdampak langsung pada persaingan usaha.
Intervensi dalam proses perizinan atau tender dapat membuka peluang bagi praktik kartel, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha yang kompeten serta masyarakat luas.
Kolaborasi ini juga akan mencakup pertukaran data, kajian bersama, hingga dukungan dalam penanganan perkara.
Tujuannya adalah memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola ekonomi nasional.