BANYUWANGI, Berita86.com- Pemerintah melalui Kementerian Sosial sedang melakukan ujicoba penyaluran bansos dengan sistem digital.
Hal tersebut seperti disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di pendopo Sabha Swagata Blambangan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 2 Oktober 2025.
Kata Gus Ipul, pemerintah mulai melakukan ujicoba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem yang lebih transparan dan partisipatif melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos).
Baca Juga:Ini 7 Cara Cek Nama Anda sebagai Penerima Bansos 2025 dan Tahu Jumlah Uang yang DiterimaIni Dia Enam Cara Mudah Mengakses Data Penerima Bansos Kemensos 2025
“Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah,” katanya.
“Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah,” sambung Gus Ipul.
Menurutnya, platform digital ini dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional dan telah berjalan tiga bulan.
Tahap awal uji coba mencakup program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, mengatakan proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah.
Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik.
Selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial.
Baca Juga:Tragedi Al Khoziny: Haical Dievakuasi usai Tertimbun Dua Hari, Mensos: Alhamdulillah, Kondisinya BaikBansos 2025, Ini Update Terbaru setelah Mensos Menghadap Presiden Prabowo
Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar.
“Nanti ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua KL yang terlibat, akan menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility (kelayakan) kelompok penerima manfaatnya,” katanya, di laman Kemensos.
“Dan itulah yang sedang kami kerjakan semua, dan per hari ini memang sudah dari target 320 ribu pendaftar, kita sudah mencapai 260 ribu,” lanjut Tubagus.
Senada dengan hal itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program uji coba digitalisasi bansos sangat mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam penyaluran bansos.
Ia mengatakan kolaborasi digitalisasi bansos ini sangat penting karena dalam rangka memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN.
“Kemudian bisa terus mengembangkan, meningkatkan akurasi dari DTSEN sehingga nanti penyaluran dari Bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Amalia.