Sementara itu, untuk mengorkestrasi program uji coba digitalisasi bansos, Kementerian PANRB punya peran penting menghubungkan berbagai kementerian dengan daerah.
“Menteri PANRB berusaha untuk mengkolaborasi peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data,” kata Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto.
“Nanti kita akan rapat selanjutnya untuk mendesain keberlangsungan kegiatan ini di tempat lain. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada tuan rumah,” lanjut Purwadi Arianto.
Baca Juga:Ini 7 Cara Cek Nama Anda sebagai Penerima Bansos 2025 dan Tahu Jumlah Uang yang DiterimaIni Dia Enam Cara Mudah Mengakses Data Penerima Bansos Kemensos 2025
Sedangkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi pemerintah pusat atas inisiasi ujicoba digitalisasi bansos yang dilakukan di wilayahnya.
“Kami berterima kasih Banyuwangi dijadikan model untuk kegiatan ini dan kami siap mensukseskan program ini,” ujarnya.
“Jika ini berhasil, maka masyarakat yang sangat diuntungkan karena bansos tepat sasaran, tepat manfaat dan akutabilitasnya terjaga,” kata Ipuk.
Melalui uji coba digitalisasi bansos dengan portal Perlinsos ini, transformasi dan reformasi tata kelola penyaluran bansos semakin transparan.
Sebelumnya formal sekarang melibatkan partisipasi publik menuju bansos tepat sasaran. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hadir rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; dan Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard.
Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komdigi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga:Tragedi Al Khoziny: Haical Dievakuasi usai Tertimbun Dua Hari, Mensos: Alhamdulillah, Kondisinya BaikBansos 2025, Ini Update Terbaru setelah Mensos Menghadap Presiden Prabowo
Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya. (*)