Jakarta, Berita86.com- Pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara pararel telah bergerak menuju lokasi bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam rilis resmi BNPB, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi pada Sabtu siang (15/8/2026) secara daring.
Pertemuan ini menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, yang memberikan bantuan sumber dayanya menuju NTT.
Baca Juga:NTT Diguncang Gempa, TNI Turunkan Personel hingga Hercules untuk Bantu WargaPrabowo Terima Laporan TNI: 2.500 Jembatan Desa hingga 3.000 Titik Air Bersih Dikebut
Koordinasi ini juga diikuti oleh Gubernur NTT yang sejak pagi tadi sudah berada di Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga telah mengirimkan sumber dayanya, baik personel, perlengkapan dan peralatan yang mendukung fase awal tanggap darurat.
Penanganan diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada direruntuhan bangunan dan mereka yang mengalami luka-luka. Selain itu, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan, aksi cepat harus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih.
Di samping itu, Pratikno juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
Menko PMK mengatakan, dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.
Pada kesempatan itu, Pratikno mengungkapkan bencana gempa bumi telah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB.
Baca Juga:Di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Ungkap 121 Kebijakan yang Disebut Mulai Bawa Perubahan336 Ribu Orang Berebut Undangan HUT ke-81 RI, Istana Tambah 3.400 Slot
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepada kepala daerah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana.
Ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan pos komando sehingga penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu dan efektif.
Kepala BNPB mengatakan, dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak, ini mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, dan penanganan pengungsi jika diperlukan.
BNPB telah menggerakan sejumlah bantuan darurat pada kesempatan pertama. Bantuan tersebut dimobilisasi dari gudang logistik BNPB di Flores Timur.