Bekasi, Berita86.com- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mulai menyusun strategi baru untuk memperkuat penegakan hukum terhadap nelayan yang melintas batas negara, khususnya di wilayah perairan Indonesia–Australia.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penegakan Hukum Nelayan Pelintas Batas yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 21 April 2026.
Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika (Pasosaf) Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan menyatukan data dan informasi terkait kasus penangkapan nelayan Indonesia di wilayah perbatasan, sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memperketat pengawasan.
Baca Juga:Salak Indonesia Resmi Tembus China, Lolos Uji Ketat dan Siap Kuasai Pasar GlobalTinjau Alutsista di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Menko Polkam: Kita Harus Siap Kapanpun!
Menurutnya, selama ini penegakan hukum terhadap nelayan pelintas batas masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menciptakan efek jera.
“Selama ini belum ada skema yang benar-benar memberi efek jera. Nelayan yang ditangkap di Australia tidak bisa dikenakan hukuman dua kali untuk pelanggaran yang sama, sehingga ini menjadi kendala,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah ke depan tidak hanya akan fokus pada nelayan sebagai pelaku lapangan, tetapi juga membidik aktor utama di balik praktik tersebut.
“Kita harus mampu menindak pihak-pihak yang menjadi ‘cukong’ atau penyokong di belakangnya. Ini penting agar praktik pelintas batas bisa ditekan secara signifikan,” tegas Parimeng.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup. Upaya pencegahan tetap menjadi kunci utama untuk menyelesaikan persoalan ini dari akar.
Sejumlah program telah dijalankan pemerintah, mulai dari pengembangan kampung nelayan, penguatan koperasi, hingga penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Namun, hasilnya belum bisa dirasakan secara instan.
“Pencegahan sudah berjalan, tapi memang butuh proses bertahap dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar terasa,” ujarnya, dilansir dari rilis resmi Kemenko Polkam.
Baca Juga:Menko Polkam Tekankan Kepemimpinan Berkarakter dalam Rapim TNI ADPrabowo: Kita Semua Patriot! Pesan Kuat untuk 503 Ketua DPRD Ini Jadi Perhatian
Rapat koordinasi ini disebut menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, berbagai masukan dari kementerian dan lembaga akan dikumpulkan untuk disusun menjadi opsi kebijakan yang matang.
Hasilnya nanti akan kembali dibahas guna menentukan langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menekan praktik pelintas batas yang masih terus terjadi. (*)