Ia mencontohkan berbagai program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi, hingga layanan kesehatan gratis sebagai bentuk nyata pemenuhan HAM di sektor tersebut.
Meski demikian, Pigai mengkritik Amnesty International yang dinilai tidak memahami kondisi riil di lapangan karena tidak terlibat langsung dalam penanganan kasus.
“Amnesty tidak pernah menangani kasus secara langsung, sehingga tidak mengetahui situasi sesungguhnya di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga:Sering Dianggap Wajar, KPK Ungkap Gratifikasi Kecil Bisa Berujung PidanaPrabowo: Kita Semua Patriot! Pesan Kuat untuk 503 Ketua DPRD Ini Jadi Perhatian
Pernyataan ini menjadi respons pemerintah terhadap berbagai kritik terkait kondisi HAM di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjadikan prinsip HAM sebagai bagian dari pembangunan nasional. (*)