Aceh, Berita86.com- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamentan PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Sabtu (25/4/2026).
Dalam agenda tersebut, ia bersama jajaran kementerian menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh itu menitikberatkan pada upaya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, dengan pendekatan yang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.
Baca Juga:Isu Jatuhkan Prabowo Mencuat! Fahri Hamzah Langsung Bereaksi; Jangan Beri Ruang!Prabowo Gaspol! 400 Ribu Rumah Rakyat Dikebut Tahun Ini, Lahan Negara Siap Disulap Jadi Hunian
Fahri menegaskan bahwa pembangunan rumah pascabencana tidak boleh dilakukan secara seadanya.
Menurutnya, setiap hunian harus dirancang dengan standar yang layak serta mampu menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman untuk jangka panjang.
“Transformasi yang kita lakukan harus menghadirkan kawasan hunian yang berkualitas, bukan sekadar cepat selesai,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza, mengungkapkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) menunjukkan progres signifikan.
Dari total sekitar 18 ribu unit yang direncanakan, sekitar 91 persen telah rampung per 23 April.
Namun, tantangan masih besar. Data mencatat total rumah terdampak bencana di Aceh mencapai 137.209 unit, dengan kategori kerusakan ringan hingga berat.
Baca Juga:Tito Karnavian Tegaskan Percepatan Relokasi Korban Banjir Aceh Utara, Huntara Jadi PrioritasDukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Perizinan dan Sosialisasi
Dari jumlah tersebut, kebutuhan hunian tetap diperkirakan mencapai 17.541 kepala keluarga, dengan kebutuhan lahan sekitar 490 hektare yang tersebar di berbagai wilayah.
Di sisi lain, pembangunan hunian tetap dari berbagai sumber pendanaan baru mencapai sekitar 18.202 unit.
Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian pascabencana yang tidak hanya cepat dibangun, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, serta selaras dengan karakter dan kebutuhan masyarakat lokal di Aceh.
Penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan, sekaligus mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi yang lebih baik dan layak. (*)