“Negara ini tidak hanya membutuhkan ASN yang cerdas, tetapi ASN yang jujur. Integritas adalah fondasi birokrasi. Jika fondasinya rapuh, seluruh bangunan akan runtuh,” kata Irjen.
Pada kesempatan itu, Itjen meresmikan tiga instrumen pengawasan digital, yaitu COI Online (Conflict of Interest Management System) sebagai sarana deklarasi dan mitigasi benturan kepentingan, GRC Framework (Governance, Risk, and Compliance) untuk menyelaraskan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan, serta E-Audit Itjen yang memungkinkan proses pengawasan berjalan lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
Irjen Khairunas juga memaparkan capaian Kemenag dalam Stranas PK Triwulan III 2025–2026 yang mencapai nilai 45,17% (Baik/Hijau) dan Indeks SPI Nasional 2025 yang berada pada angka 72,63, di atas rata-rata nasional 72,32. Ini menandai peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko korupsi.
Baca Juga:Muncul Perdebatan soal Penetapan Waktu Subuh di Indonesia, Simak Penjelasan KemenagKemenag Siapkan Rp50 Miliar untuk Tunjangan dan Insentif Guru Agama Kristen
Dalam rangka memperkuat ekosistem antikorupsi, Itjen dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama mengenai perlindungan pelapor, saksi, ahli, dan whistleblower di lingkungan Kemenag. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan keberanian ASN dalam melaporkan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut. (*)