Jakarta, Berita86.com– Kontroversi lomba cerdas cermat yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Pontianak, Kalimantan Barat, akhirnya mendapat respons resmi.
Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengakui adanya kekeliruan dalam proses penilaian oleh dewan juri.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa, 12 Mei 2026, Abcandra menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang memicu perdebatan publik, sekaligus menegaskan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Baca Juga:Inovasi Mahasiswa Telkom: Alat Cek Napas Murah yang Siap DipatenkanPrabowo: Kita Semua Patriot! Pesan Kuat untuk 503 Ketua DPRD Ini Jadi Perhatian
Menurut Abcandra, tingginya antusiasme pelajar dalam ajang tersebut menjadi alasan penting bagi MPR untuk segera melakukan perbaikan sistem penilaian.
Ia juga menilai keputusan juri dalam lomba tersebut tidak mencerminkan prinsip sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kompetisi pendidikan.
Melalui Sekretariat Jenderal, MPR disebut akan menindaklanjuti berbagai kejanggalan yang terjadi selama perlombaan, termasuk menelaah ulang mekanisme penjurian yang digunakan.
Tak hanya itu, Abcandra mengungkapkan bahwa kasus serupa ternyata bukan pertama kali terjadi.
Ia mengaku menerima laporan adanya kejadian sejenis dalam lomba LCC Empat Pilar di daerah lain pada tahun sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat urgensi evaluasi secara menyeluruh.
Kontroversi ini bermula saat babak final yang digelar pada 9 Mei 2026 mempertemukan tiga tim dari SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.
Ketegangan muncul ketika para peserta berebut menjawab pertanyaan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga:Jelang Misi PBB, Menko Polkam Ingatkan Prajurit: Ini Bukan Tugas BiasaTeknologi Ini Ubah Sampah Pasar Jadi Pupuk Hanya 2 Jam, Gubernur Pramono: 80 Kali Lebih Cepat
Tim dari SMA Negeri 1 Pontianak menjadi yang pertama memberikan jawaban. Namun, juri menilai jawaban tersebut kurang tepat dan memberikan pengurangan nilai.
Keputusan ini kemudian memicu perdebatan, terlebih setelah tim lain memberikan jawaban yang dinilai serupa.
Situasi tersebut langsung menjadi sorotan publik dan viral di media sosial, memunculkan kritik terhadap profesionalitas dewan juri dalam menentukan penilaian.
Pihak MPR pun kini dihadapkan pada tuntutan untuk memperbaiki sistem lomba agar lebih transparan, adil, dan kredibel di mata peserta maupun masyarakat luas. (*)