Jakarta, Berita86.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau pembangunan MRT Jakarta Fase 2A pada Selasa pagi (12/5/2026).
Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transportasi publik modern di ibu kota.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat.
Baca Juga:Wapres Gibran Meriahkan Pasar Imlek Semawis Semarang, Ajak Rawat Tradisi dan KeberagamanMaung Tampil di KTT ASEAN 2026, Kendaraan Buatan RI Dipakai Presiden Prabowo di Filipina
Berdasarkan laporan terbaru, pembangunan MRT Fase 2A kini telah mencapai 59 persen. Pemerintah menargetkan jalur dari Bundaran HI hingga Monas dapat mulai beroperasi pada akhir 2027.
Tak berhenti di situ, proyek akan terus dilanjutkan hingga Stasiun Kota, dengan target penyelesaian penuh pada 2029.
Transportasi Modern Jadi Fokus Utama
Wapres Gibran menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian penting dari strategi nasional.
Menurutnya, sistem transportasi harus aman, nyaman, dan modern, juga terintegrasi, mengingat mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin padat.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres Gibran juga menyoroti keberhasilan MRT fase pertama.
Selama satu tahun operasional, layanan ini telah mengangkut sekitar 47 juta penumpang.
Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mulai beralih ke transportasi publik modern.
Baca Juga:Viral Juri Lomba Cerdas Cermat MPR Disorot, Siapa Indri Wahyuni? Profilnya Bikin Netizen HebohBLT Rp900 Ribu Cair Tepat Satu Tahun Prabowo-Gibran, Siapa Saja yang Masuk Kriteria Penerima?
Tak hanya MRT, pemerintah juga terus mengembangkan moda transportasi lain seperti LRT dan TransJakarta.
Keduanya kini semakin luas menjangkau wilayah aglomerasi Jakarta.
Tarif Gratis untuk 15 Golongan
Kebijakan menarik lainnya datang dari Pemprov DKI Jakarta yang memberikan tarif gratis transportasi publik bagi 15 kelompok masyarakat, termasuk untuk para lansia dan penyandang disabilitas.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum. (*)