Jakarta, Berita86.com– Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak.
Sejumlah langkah strategis dipercepat, mulai dari peningkatan serapan pasar, pemerataan distribusi antardaerah, hingga pengendalian produksi agar tetap seimbang dengan permintaan.
Langkah ini diambil untuk melindungi peternak rakyat sekaligus memastikan harga telur tetap terjangkau bagi masyarakat.
Baca Juga:Mendadak Diganti! Kepala BGN Dicopot Prabowo usai EvaluasiPolri Selidiki Dugaan Jual Beli Titik MBG, Masyarakat Diminta Segera Lapor
Upaya tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Telur Ayam Ras yang digelar secara daring pada Selasa (2/6/2026).
Rapat ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah sentra produksi, pelaku usaha, koperasi, hingga perwakilan peternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan bahwa peternak rakyat tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan saat harga pasar mengalami tekanan.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 95 hingga 98 persen usaha ayam petelur di Indonesia masih dijalankan oleh peternak mandiri.
Menurutnya, distribusi harus diperbaiki agar lebih efisien. Daerah yang kekurangan pasokan diharapkan bisa langsung menyerap telur dari wilayah sentra produksi, sehingga rantai distribusi lebih pendek dan harga di tingkat peternak tetap stabil.
Tekanan harga saat ini dipicu oleh produksi telur yang meningkat lebih cepat dibandingkan daya serap pasar. Akibatnya, terjadi kelebihan pasokan di sejumlah wilayah penghasil.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong perluasan pasar sekaligus memperbaiki sistem distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang masih kekurangan pasokan.
Baca Juga:Harga Ayam Sempat Jatuh, Kini Dipatok Rp19.500 Per Kg, Pemerintah dan Peternak SepakatPemerintah Gerak: Harga Telur Anjlok, Kementan Minta Naik ke Rp26.500, Dapur MBG Wajib Serap Peternak
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementan telah mengusulkan peningkatan penyerapan telur melalui program tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan instruksi kepada seluruh pelaksana MBG untuk meningkatkan penggunaan telur dalam menu.
Program ini juga mengutamakan pembelian langsung dari peternak lokal serta mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Selain MBG, pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMN pangan untuk menyerap kelebihan produksi telur dari daerah sentra dan mendistribusikannya ke wilayah yang membutuhkan.
Di sisi produksi, pelaku usaha diimbau melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur.