Jakarta, Berita86.com – Kekecewaan mendalam ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto setelah menemukan dugaan penyelewengan dalam program strategis nasional Badan Gizi Nasional (BGN).
Program yang seharusnya menjadi penopang masa depan anak-anak Indonesia itu justru diduga disalahgunakan oleh oknum pejabat.
Situasi ini menjadi sorotan serius karena program BGN berfokus pada pemenuhan gizi anak, yang berperan penting dalam mencetak generasi sehat dan cerdas.
Baca Juga:Aturan Menu MBG dari Prabowo: Ayam Maksimal 14 Potong, Telur Tak Boleh DadarDicari KPK Usai OTT, Wamen Imipas Silmy Karim Akhirnya Serahkan Diri Malam Hari
Dugaan pengurangan anggaran atau praktik korupsi dinilai berpotensi merusak kualitas masa depan bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Presiden bergerak cepat dengan menginstruksikan BPKP untuk melakukan audit menyeluruh. Selain itu, PPATK juga dilibatkan guna menelusuri aliran transaksi mencurigakan.
Sejumlah pejabat yang terindikasi terlibat langsung dicopot dari jabatannya. Langkah tegas ini diambil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya menangkap sinyal kuat dari tindakan tegas Presiden tersebut.
Ia memastikan Kementerian Pertanian akan menjaga integritas dalam rantai pasok pangan untuk program BGN.
“Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik kecurangan. Produksi pangan untuk mendukung program gizi harus aman, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Sudaryono, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran internal untuk bekerja lebih keras dalam memastikan ketersediaan bahan pangan terbaik bagi program tersebut.
Baca Juga:Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Bersama Lodewyk dan Sony SonjayaDadan Eks Kepala BGN Dikabarkan Dijemput Kejagung, Sore Ini Ada Pernyataan Resmi
Menurutnya, pemenuhan gizi anak adalah investasi jangka panjang bangsa yang tidak boleh dikompromikan.
Setiap upaya yang merugikan program ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap masa depan generasi Indonesia.
Pemerintah pun mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. (*)