Yogyakarta, Berita86.com– Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmen kuat dalam memberantas praktik korupsi di semua lini pemerintahan.
Tidak ada pengecualian, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan akan diproses sesuai hukum tanpa perlakuan istimewa.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam pertemuan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wilayah Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga:Istana Bereaksi, Mensesneg Ungkap Nasib Wamen Imipas yang Kini Ditahan KPKPesan Tegas Menko Polkam di Kendari: Tanpa Kekompakan, Pembangunan Bisa Mandek!
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh unsur Forkopimda.
Tanpa kerja sama yang solid, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi Presiden kepada para kepala daerah yang dinilai mampu menjaga stabilitas wilayah, sehingga berbagai program nasional dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Djamari mengingatkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga dari ruang digital.
Penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dinilai semakin masif dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Baca Juga:Wamentan Sudaryono Beber Sinyal Keras dari Prabowo: Bersih atau TersingkirAturan Menu MBG dari Prabowo: Ayam Maksimal 14 Potong, Telur Tak Boleh Dadar
Ruang digital, kata dia, telah menjadi arena strategis yang harus diawasi dan dikelola secara serius oleh semua pihak.
Pemerintah daerah diminta aktif hadir untuk menangkal informasi menyesatkan yang bisa mengganggu stabilitas.
Selain itu, pencegahan konflik sosial juga menjadi perhatian utama. Seluruh unsur pimpinan daerah diminta menjaga sikap, ucapan, dan tindakan agar tetap mencerminkan keteladanan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat sejatinya berasal dari rakyat dan harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan tidak mudah lelah dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai wilayah Jawa-Bali memiliki peran strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.