Bogor, Berita86.com- Pemerintah terus memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui pembenahan tata kelola dan kelembagaan yang lebih terstruktur.
Upaya ini menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Bogor, Jawa Barat.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan, pengalaman, serta praktik terbaik dari daerah, khususnya Kota Bogor.
Baca Juga:KUHAP Baru Mulai Berlaku, Kemenko Polkam Bongkar Hambatan Serius di KejaksaanEfek Jera Mandek, Kemenko Polkam Ubah Cara Tangani Nelayan Pelintas Batas
Hasil diskusi ini akan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Wahyu Handoyo, menegaskan bahwa kontribusi daerah sangat penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, pendekatan berbasis pengalaman nyata akan membantu pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ormas.
Ia juga menekankan bahwa penguatan tata kelola tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan optimal.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada aspek administrasi, mulai dari pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan kegiatan ormas.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Bogor, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga:Warga Kini Bisa Pilih Logo HUT RI ke-81, Mensesneg: Ini Milik Seluruh Rakyat!KUHAP Baru Mulai Berlaku, Kemenko Polkam Bongkar Hambatan Serius di Kejaksaan
Dalam diskusi, sebagaimana dilansir dari rilis resmi Kemenko Polkam, Sabtu 27 Juni 2026, para peserta mengungkap berbagai tantangan di lapangan sekaligus berbagi praktik baik yang telah berjalan.
Pemerintah berharap, hasil pertemuan ini dapat menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan nasional yang mampu memperkuat peran ormas sekaligus menjaga ketertiban dan kontribusinya bagi masyarakat. (*)