Semarang, Berita86.com– Upaya memperkuat kualitas demokrasi kembali menjadi sorotan dalam agenda nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus, dalam pembukaan Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 21 Mei 2026.
Baca Juga:KUHAP Baru Mulai Berlaku, Kemenko Polkam Bongkar Hambatan Serius di KejaksaanGagalkan Penyelundupan Rp14 Triliun, Menko Polkam: TNI AL Selamatkan Jutaan Jiwa dari Narkoba
Ia menekankan bahwa demokrasi tidak hanya penting sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai penopang stabilitas dan arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia terus menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi prosedur maupun substansi.
Dengan keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat, praktik demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang harus dijaga agar tetap harmonis dan inklusif.
Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, damai, dan selaras dengan nilai-nilai kebhinekaan.
Lingkungan demokrasi yang sehat diyakini mampu memperkuat persatuan sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Evaluasi terhadap capaian IDI dinilai sebagai langkah strategis untuk mengukur sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depan.
Baca Juga:Jelang Misi PBB, Menko Polkam Ingatkan Prajurit: Ini Bukan Tugas BiasaKompolnas Punya Kantor Baru, Menko Polkam: Profesionalisme dan Integritas Harga Mati
Lebih jauh, peningkatan kualitas demokrasi disebut akan berdampak luas, mulai dari penguatan kelembagaan, perlindungan hak dan kebebasan warga, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan potensi konflik sosial.
Pemerintah pun akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi lintas sektor guna memastikan penguatan demokrasi berjalan merata di seluruh wilayah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam proses tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula apresiasi kepada sejumlah daerah dengan capaian IDI tertinggi tahun 2025.
Daerah-daerah tersebut dinilai berhasil menunjukkan praktik demokrasi yang semakin matang dan berkualitas.
Dengan komitmen bersama serta evaluasi berkelanjutan, pemerintah optimistis kualitas demokrasi Indonesia akan terus meningkat dan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (*)