Jakarta, Berita86.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan, berbagai dinamika yang terjadi—termasuk pergantian pimpinan dan proses hukum di Badan Gizi Nasional (BGN)—justru menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah tidak akan menghentikan program hanya karena adanya persoalan.
Sebaliknya, evaluasi dijadikan pijakan untuk memperkuat sistem agar pelaksanaan program semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Baca Juga:Program MBG Dievaluasi, Ada Perubahan Penting dari BGN Era NanikAturan Menu MBG dari Prabowo: Ayam Maksimal 14 Potong, Telur Tak Boleh Dadar
“Setiap kendala harus dijawab dengan perbaikan. Tujuannya jelas, agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya, dilansir dari rilis resmi KSP, Sabtu, 20 Juni 2026.
Hasil pemantauan langsung di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan adanya praktik-praktik baik yang layak dijadikan standar nasional.
Mulai dari kebersihan dapur, keamanan pangan, kualitas makanan, hingga distribusi yang tepat kepada penerima manfaat.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan program.
Hal ini penting agar pelaksanaan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan kualitas, keamanan, dan dampak nyata bagi kelompok sasaran, seperti anak sekolah, ibu hamil, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Melalui evaluasi berkelanjutan, pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas program sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Sebelumnya, pada 12 Juni 2026, Dudung meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ProKids di Kota Malang, Jawa Timur, untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan akuntabel.
SPPG ProKids dinilai sebagai praktik baik dalam implementasi Program MBG, mulai dari kepatuhan terhadap SOP, penguatan rantai pasok berbasis kemitraan lokal, inovasi pemenuhan gizi, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengawasan dan distribusi pangan.
Baca Juga:Jaga Harga Telur di Tingkat Peternak, Kementan Dorong Daerah dan MBG Perkuat PenyerapanPeternak Lokal Wajib Diuntungkan, Program MBG Diminta Serap Telur dari Daerah
Dudung menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Karena itu, praktik baik yang diterapkan SPPG ProKids diharapkan dapat direplikasi secara nasional guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Program MBG sebagai investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. (*)